PewartaTV, Jombang – Polemik skema pemerataan uang biaya hidup KIP Kuliah dibeberapa Universitas di Kabupaten Jombang menjadi topik hangat di kalangan masyarakat, mahasiswa, maupun aktivis pendidikan. Pasalnya, polemik itu muncul lantaran biasnya tindakan penyelesaian pihak kampus Universitas Pondok Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum (UNIPDU) Jombang, yang mana skema pemerataan itu diterapkan oleh pihak kampus. Berdasarkan polemik itulah, salah satu aktivis senior asal Kabupaten Jombang ini akan membentuk auditor indenpenden, diperuntukkan membantu kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menanggapi somasi dari Aliansi LSM jombang yang dilayangkan untuk Rekrorat kampus UNIPDU , Wibisono berucap kritis bahwa hal tersebut adalah bentuk kontrol yang konstruktif, dimana esensi dari surat somasi itu sifatnya mengingatkan, lantaran peristiwa yang terjadi di unipdu adalah sebuah fakta kekeliruan dan tidak bisa dilakukan pembiaran begitu saja.
“Menurut saya kembalikan saja skema PIP/KIP Kuliah sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengatur – atur lagi pedoman pelaksanaan yang sudah ada. Karena, bila masalah tersebut dianggap penyimpangan dan memjadi sebuah temuan oleh auditor negara, sekali lagi hal tersebut akan beresiko hukum bagi pelakunya,” tegasnya. Sabtu, 18/5/24.
Selain menanggapi somasi dari Aliansi LSM Jombang, Wibisono juga akan membentuk Tim auditor independen yang akan memberi masukan kepada BPK, agar ada review audit di UNIPDU Jombang terkait pelaksanaan PIP/KIP Kuliah pada tahun-tahun sebelumnya. “Bila diperlukan kami akan membetuk Tim audit independen yang bertujuan untuk memberi masukan kepada BPK bila dilakukan review audit,” pungkas aktivis yang aktif sejak tahun 1998 itu. (Udn)
