Serba - serbi

Sosialisasi Pilkades Serentak 2021 Kabupaten Madiun

MADIUN, Pewarta – Pemerintah Kabupaten  Madiun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menggelar Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, di Pendopo Muda Graha Kamis  (14/10/2021).

Sosialisasi pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2021ini, dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Bupati Madiun H. Ahamad Dawami  dengan didampingi oleh Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, Forkopimda , Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Para Kepala OPD, Para Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, dan Ketua Panitia Desa Peserta Pilkades Serentak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun, Joko Lelono mengatakan Pilkades serentak ini sebenarnya sudah disiapkan pada bulan Juli kemarin. Joko menyebutkan 143 kepala desa tersebut akan habis masa jabatannya pada 2 Desember 2021.” ungkapnya

Namun karena pelaksanaan Pilkades serentak ini molor, konsekuensinya kepala desa yang baru, baru bisa dilantik tahun 2022. Joko juga menegaskan, Pilkades ini akan dilaksanakan dengan memerhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Sementara itu, Bupati Madiun memastikan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak akan dilaksanakan pada 20 Desember 2021. Dia menyebutkan pemilihan tanggal tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang atas saran dan masukan dari berbagai pihak.

Bupati menegaskan penekanan dalam pelaksanaan pemilihan 143 kepala desa ini adalah menjaga agar tidak terjadi penularan mulai dari tahapan hingga pemilihan berlangsung.

Bupati memprediksikan mobilitas masyarakat pasti akan meningkat, sehingga harus diikuti protokol kesehatan (Prokes) yang lebih ketat pula untuk menekan penyebaran covid – 19.

Hal itu menjadi penting, karena kata Bupati, ada surat Mendagri yang menerangkan bahwa yang boleh melaksanakan Pilkades adalah daerah yang statusnya di level 1, 2 dan 3, sedangkan level 4 tidak perbolehkan, sementara Kab. Madiun hingga saat ini dalam level 3.

 “Jadi semua tergantung kondisi covid di Kabupaten Madiun. Karena aturannya sudah jelas, kita bisa mundur kalau covid atau levelnya naik ke 4, ini otomatis. Makanya mari kita jaga agar level kita bisa turun sehingga penentuan tanggal Pilkades sekali saja,” ujar Bupati.

Bupati juga menjelaskan hingga saat ini pihaknya terus mengejar pelaksanaan vaksinasi meski totalnya sudah 50 persen lebih. Namun untuk lansia memang masih kurang, sehingga Kabupaten Madiun masih di level 3. Kalau versi Kemenkes, bicara kasus terkorfirmasi, BOR dan resiko lainnya Kabupaten Madiun di level 1. “Vaksinasi lansia ini banyak berulang karena ketika discrening ternyata belum siap divaksin. Makanya kita lakukan door to door. Saya imbau masyarakat maupun calon kades sama-sama jaga prokes. Kedua, demokrasi tidak harus menyakiti,” pungkasnya (ik)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button