PewartaTV, Magetan – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerima kunjung lapang Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dalam rangka validasi monev penyelenggaraan pelayanan publik, bertempat di Ruang jamuan Pendapa Surya Graha, Kamis (24/08/2023 ).
Kedatangan Tim Evaluator Kementerian PANRB diketuai oleh Retno Dwi Cahyaningsih beserta tim, disambut langsung oleh Bupati Magetan Suprawoto  didampingi Wakil Bupati dan Kepala DPMPTSP Sunarti Condrowati
Bupati Magetan Suprawoto menyampaikan paparan terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) Magetan. Seperti diketahui, hingga saat ini instansi yang tergabung di MPP Magetan sejumlah 29 instansi dan 277 jenis layanan. Tak hanya itu, jumlah pengunjung dan pengguna layanan juga meningkat setiap tahunnya. MPP Magetan juga dilengkapi dengan berbagai sararan danprasarana pendukung dan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat.
” Monev ini untuk pelayanan MPP Magetan yang termasuk 21 Kab/Kota yang ditunjuk sebagai MPP Digital. Di Jawa Timur hanya ada Magetan, Tuban dan Mojokerto. Hari ini dievaluasi, dari segi kekurangan beberapa item artinya nilainya belum maksimal, menjadi masukan untuk lebih baik dalam pelayanan publik,” ungkap Bupati Suprawoto , Kamis (24 /8/2023)
Sementara Ketua Tim Evaluator Kementerian PANRB Retno Dwi Cahyaningsih mengatakan, standar ciri khas MPP adalah kolaborasi, integrasi, efisiensi dan transparansi serta intensitas kunjungan yang jadi indikator.
” MPP ini menjadi wajah pelayanan di sebuah daerah, yang cirinya adalah kolaborasi, integrasi, efisiensi dan transparansi. Berdasarkan laporan jumlah pengunjung MPP Magetan cukup ramai pengunjung nya. Peningkatan jumlah pengunjung juga merupakan indikator kinerja baik sebuah MPP,” ungkapnya.
Monev MPP ini bukan merupakan skor akhir penilaian, tapi juga masukan yang diperlukan untuk penyusunan kebijakan MPP.
” Monev ini baru dilakukan pada 103 MPP di Indonesia, dan bukan skor akhir penilaian, namun perlu berbagai masukan untuk penyusunan kebijakan MPP. Standar pelayanan umum di MPP akan menggambarkan bagaimana proses integrasi layanan yang ada di MPP,” Â Â pungkasnya (ik/adv)
