DaerahPeristiwa

Lembaga (K.P.K.) Kutuk Keras Tindakan Dept Collector yang Rampas Paksa Kendaraan

Surabaya, PEWARTA – Banyaknya kejadian perampasan terhadap kendaraan roda dua maupun roda empat oleh sebuah perusahaan leasing atau sekelompok orang yang dikenal dengan Dept Collector (Mata Elang) kini mengundang reaksi dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (K.P.K).

Di karenakan telat bayar uang cicilan unit kendaraan bermotor atau mobil ini di jadikan azas manfaat oleh Mata Elang untuk mencari keuntungan dengan cara merampas unit kendaraan tersebut dengan dalih kredit macet dan pengamanan unit.

Pihaknya mengutuk keras terhadap Dept Collector yang melakukan perampasan kendaran roda dua maupun roda empat di tengah jalan ujar Habib Gila Selaku Pimpinan K.P.K Jawa Timur.

Seperti kejadian halnya pada Kamis 06/05/2021 lalu yang di alami oleh Serda Nurhadi Selaku BABINSA Ramli Semper Timur II/05 Komando Districk Militer (KODIM) 0502 Jakarta Utara. Pada saat itu mengemudikan mobil jenis Honda Mobilio Nopol B 2638 BXK Warna Putih pada Saat itu hanya ingin menolong seorang warga Tanjung Priok berobat.

“Kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (K.P.K) mengutuk keras tindakan perampasan unit sepeda motor maupun mobil milik konsumen di tengah jalan oleh Mata Elang, tindakan tersebut di anggap sangat meresahkan masyarakat” ucap Habib

Tindakan Leasing melalui Debt Collector atau mata lelang yang mengambil sejarah paksa kendaraan di jalan merupakan tindak pidana perampasan.

“Bila kendaraan yang dilakukan oleh Dept Collector di jalan, maka hal itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan mengambil secara paksa itu tidak di benarkan oleh hukum”, katanya.

Bahwa pada prinsipnya perusahaan tidak boleh mengambil kendaraan bermotor atau mobil maupun harta lainnya yang jadi jaminan fidusia dengan seenaknya sendiri, melainkan harus melalui keputusan dari Pengadilan”, tambah Habib.

Tindakan mengambil kendaraan bermotor secara paksa (perampasan) dapat di jerat atau di kenakan pasal 365 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa, dan sebagai mana di maksud dalam pasal 362 KUHP tutupnya.(AGS)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!