PERISTIWAPeristiwa

Bupati Nganjuk Terkena Operasi Tangkap Tangan

Nganjuk, Pewarta — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) berikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Bareskrim Polri yang telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dengan beberapa orang lainnya, diantaranya 4 kepala desa pada Minggu (10/05/2021).

“Saya ucapkan apresiasi kepada KPK dan Bareskrim polri yang telah berhasil melakukan Kembali tradisi OTT. Ini tidak lepas dari informasi, peran serta masyarakat dalam penegakan Supremasi Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, jelas Tubagus Rahmad Sukendar, Ketua Umum BPI KPNPA RI.

Pria yang namanya sempat masuk bursa calon anggota dewan pengawas KPK tersebut mengatakan, Lembaga Penindakan Hukum harus banyak membangun kemitraan terhadap elemen masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mengungkap dugaan Tindak Pidana Korupsi.

“Saya mengingatkan dan menyarankan agar para lembaga penindakan hukum baik KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan terus menebar dan memperbanyak kemitraan terhadap elemen masyarakat demi peran serta masyarakat dalam penegakan supremasi hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ” ungkapnya.

Ketua Harian BPI KPNPA RI, Roslan Sianipar Spd.SH. yang juga menjabat Sekretaris Peradin Kota Tangerang Selatan, ketika dimintai komentarnya terkait OTT KPK dan Bareskrim Polri terkait Bupati Nganjuk mengaku, dirinya mendapatkan sejumlah informasi adanya dugaan jual beli jabatan dari sejumlah daerah.

“Jual beli jabatan masih menjadi lahan basah di beberapa daerah. Banyak laporan dan aduan masyarakat yang saya terima adanya dugaan transaksional sejumlah uang untuk posisi ekselon II dan III di sejumlah daerah kabupaten atau kota”, ungkap Roslan.

“Itulah pentingnya Kordinasi dan kemitraan peran serta elemen masyarakat dengan Lembaga Penindakan Hukum untuk terus mendapatkan informasi data A1 agar dapat dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ” jelasnya.

Sementara itu Direktur Investigasi dan Intelejen BPI KPNPA RI, Sari Darma Sembiring, SE. yang disapa Angling Darma, mengungkap bahwa dirinya banyak menerima laporan terkait adanya jual beli jabatan di tiap daerah yang disampaikan masyarakat serta temuan data dari anggota di lapangan terkait adanya dugaan kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi serta banyak kepala daerah merasa risih dengan kehadiran BPI KPNPA RI ataupun elemen masyarakat yang aktif dalam kegiatan anti Korupsi.

“Peran serta masyarakat itu dilindungi oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 Tipikor. Jadi kepala daerah tidak perlu khawatir dan merasa risih dengan kehadiran BPI KPNPA RI”, tegas Sari Darma.

BPI memiliki program kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dalam upaya keterbukaan informasi layanan publik yang menjadi bagian dari pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi.

“Dengan program-program kemitraan tersebut menjadi ruang BPI untuk mengingatkan kepala daerah yang menjalin mitra, jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, BPI akan menyoroti serta menindak lanjuti laporan terkait tindak pidana korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi” tutupnya. ( Sudarno)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!