PEMERINTAHAN

Bupati Madiun Paparkan Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah 2020

Madiun, Pewarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Sidang Paripurna dalam rangka penyampaikan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Madiun akhir TA 2020. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD, Fery Sudarsono dihadiri anggota DPRD, dari ekskutif selain Bupati Madiun H. Ahmad Dawami hadir juga Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, Sekda Tontro Pahlawanto dan sejumlah pimpinan OPD yang berlansung di ruang rapa DPRD, Kamis (22/4/2021)

Sidang diawali pembacaan keputusan DPRD terkait rekomendasi DPRD Kab. Madiun terhadap LKPJ Bupati Madiun TA 2020 yang disampaikan oleh Ketua Komisi A, Hari Purwadi sebelum akhirnya keputusan wakil rakyat itu diserahkan oleh Ketua DPRD kepada Bupati Madiun.

Bupati Madiun dalam pidatonya menjelaskan pada situasi pandemi covid-19, Pemkab Madiun telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan perwujudan harmonisasi kinerja antara eksekutif dengan legislatif serta peran masyarakat dan dunia usaha yang dapat digambarkan dalam capaian indikator kinerja utama daerah tahun 2020  sebagai berikut:

1.  indeks  rasa aman , dengan skor 69,98 termasuk dalam kategori aman,

2.  indeks  reformasi birokrasi , dengan skor 70,55, meningkat 0,10 poin dari tahun 2019 dengan kategori baik.

3.  angka pertumbuhan ekonomi, mengalami kontraksi dari 5,42 % pada tahun 2019 menjadi (-) 1,69% sebagai dampak pandemi covid-19.

penurunan tersebut masih rendah dibanding provinsi jawa timur sebesar  (-) 2,39%,

4.  indeks pembangunan manusia (ipm), sebesar 71,73 termasuk dalam kategori tinggi dan melebihi  angka ipm provinsi jawa timur sebesar 71,71.

5.  indeks kesalehan sosial dengan skor 61,90 termasuk dalam kategori baik.

Pemkab  Madiun sangat berterimakasih dan mengapresiasi rekomendasi DPRD yang merupakan implementasi tugas dan wewenang DPRD sebagai mitra pemerintah dalam melakukan pengawasan. Rekomendasi yang berupa catatan strategis terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama 2020. Rekomendasi juga bentuk dukungan dan partisipasi legislatif demi terwujudnya  Kab. Madiun yang “Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”. (ik/hms)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button